Biaya operasional PNS adalah salah satu topik yang menarik.
Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman lama saya sejak SMP dan sama-sama berasal dari Purworejo. Iya, si Khotibul. Kebetulan dia sekarang adalah PNS di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan sedang meeting di Bandung.
Karena kebetulan pas dia kontak saya, dan sayanya lagi di Bandung juga langsung deh ketemuan aja. Sambil nyolek temen yang ada di Bandung juga, si Taufik yang sudah jadi Bapak tiga anak dan (katanya) sekarang menjadi Direktur di PT Anggur (bukan nama sebenarnya).
Setelah bertemu kami makan Bakmi Jogja, keliling Kota Bandung sebentar dan dilanjutkan nongkrong di kedai kopi buat ngobrol sana-sini karena lama ga ketemu juga.
Di tengah obrolan yang seperti biasa bahas kabar saat ini, keluarga, ngomongin temen dan kerjaan, terangkatlah topik soal ekonomi dan keuangan. Ya wajar kan ya karena ada yang kerja di Kementerian Keuangan.
Jadi gimana si dari sudut pandang internal tentang keuangan negara saat ini? tanya saya.
Wah, jadi agak berat ya bahasannya? Ya, tapi memang menarik si.
Ada perbedaan yang cukup signifikan memang antara rezim sekarang dengan rezim sebelumnya, terutama tentang pengelolaan dana untuk PNS.
Ya, sudah menjadi rahasia umum jika di rezim sekarang ada banyak pemotongan untuk biaya operasional PNS, utamanya untuk perjalanan dinas dan rapat. Dan itu konon sesuai dengan perhitungan dari Menteri Keuangan.
Menurut teman saya yang dulunya kuliah di STAN juga, katanya biaya-biaya operasional untuk kegiatan PNS ini merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional.
Mengapa?
Ya lihat saja saat ini, untuk masalah transportasi, hotel, tempat wisata, tempat kuliner, dsb secara langsung maupun tidak langsung kegiatan PNS inilah yang menyumbang agar tetap bisa bergeliat.
Untuk transportasi, kita bisa tau salah satu maskapai plat merah yang paling prestisius pun masih mengalami kerugian yang tidak sedikit (lebih dari 3T) hingga pertengahan tahun 2017. Salah satu pengguna terbesarnya siapa? PNS kan?
Untuk hotel, yang biasanya mengadakan rapat-rapat yang cukup mewah dan sering di berbagai hotel penjuru tanah air siapa penggunanya? PNS kan?
Untuk tempat wisata, setelah rapat di hotel sudah menjadi hal yang wajar jika melakukan rekreasi sejenak di tempat wisata yang ada di kota yang dikunjungi. Penggunanya? PNS kan?
Untuk tempat kuliner juga mirip dengan tempat wisata. Dan masih banyak hal-hal lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Belanja dalam negeri dari rezim sebelumnya ternyata lebih besar nilainya dibandingkan dengan rezim yang sekarang. Perputaran uangnya lebih banyak. Namun, di artikel ini juga disebutkan pemotongan biaya operasional pada rezim ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Hmm.. sebagai yang awam di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan jadi bingung saya, hahaha.
Tapi secara logikanya emang bikin dilema kan ya? Di sisi lain ingin adanya efisiensi anggaran, tetapi di sisi lainnya berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi.
Jadi harus gimana? Ada yang punya pendapat lain? Atau memberikan pencerahan kepada saya?
→ 144 readers