Perlunya Sistem Investasi di Indonesia

Sore ini, tanggal 12 Maret 2014 saya dan anak-anak kosan Putra Bangsa lagi asik mantengin Metro TV acara Mata Najwa. Kebetulan yang diundang adalah beberapa bupati/walikota yang lumayan berprestasi dan `bener`.

Ada 3, yaitu Pak Suyoto (Bupati Bojonegoro), Pak Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) dan Pak Ridwan Kamil (Walikota Bandung). Kesamaan dari ketiganya adalah sama-sama berasal dari kalangan akademis dan mempunyai visi membangun daerah yang dipimpinnya dengan jelas dan realistis. Jika ingin tahu lebih jelas tentang prestasi beliau-beliau ini tinggal googling aja ya.

Satu hal yang menjadi sorotan saya adalah kalimat penutup dari Pak Ridwan Kamil sebelum pamitan dari acara MN ini.

Kota-kota di Indonesia ini belum akan bisa maju jika hanya mengandalkan dana dari APBD saja, harus ada sumber eksternal lainnya.

Apa saja sumber eksternalnya? Banyak!

Salah satunya ya sistem investasi. Pihak pemerintah bisa menggandeng korporasi atau perusahaan untuk ikut andil dalam pembangunan daerah dan akan mendapatkan rewards tertentu sesuai dengan porsinya. Jadinya tidak melulu yang ada di pikiran jajaran pemerintah itu cuma memanfaatkan uang APBD, pajak dan atau hutang. Mau jadi apa?

Saya pernah melihat talkshow di salah satu stasiun TV di Indonesia ini yang mana narasumber merupakan anggota DPR dan beliau selalu merujuk bahwa pembangunan didasarkan pada pajak tiap tahun yang meningkat dan kemungkinan kesempatan hutang ke luar negri. Maksudnya apa Pak? *geleng2*

Lha wong ga usah hutang aja bisa ko’.

Contohnya Pak Nurdin yang di Bantaeng yang berhasil mendapatkan hibah beberapa ambulan dari Jepang secara gratis beserta biaya kirimnya dengan memanfaatkan kolega bisnisnya di Jepang. Selain itu, ada Pak Ridwan Kamil yang memanfaatkan ilmu arsitektur dan studi banding ke negara lain untuk merombak tata Kota Bandung serta perencanaan ekonomi kreatifnya. Dan Pak Suyoto yang membawa iklim demokrasi dan digital di Bojonegoro hingga beliau pernah diundang ke MIT, Boston untuk acara Global Forum.

Menurut saya pribadi juga, sebenarnya jika para pemimpin daerah tingkat 2 ini melaksanakan eksekusi program pemerintah sesuai dengan seharusnya ditambah beberapa inovasi, maka tidak usah ragu jika Indonesia bisa maju juga. Karena sekitar 70% eksekusi pergerakan negara ini dilakukan oleh Bupati/Walikota, 25% oleh Provinsi dan sisanya Pemerintah Pusat, menurut Ridwan Kamil ketika beliau hadir di acara Hackathon Pemilu kemarin.

Alhamdulillahnya si sudah mulai ada beberapa bupati dan walikota di Indonesia yang punya visi yang bagus. Bisa sedikit lega.

Kelewatan belum nonton acaranya? Cari aja di Youtube coba :D.

Thanks for reading.

@ariffsetiawan